Mapping regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia saat ini dianggap belum komprehensif. Belum adanya sistem pengawasan dari Pemerintah mengakibatkan beragamnya pola pelaksanaan CSR di perusahaan. PKKP menyadari kondisi ini dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang tepat.
Baca juga : Diskusi Internasional ILPOL FISIP UMJ Bahas Soal Tantangan Uyghur di China
Untuk memudahkan pemetaan pola CSR di Indonesia, Pusat Kajian Kebijakan Publik UMJ (PKKP UMJ) mengajak BUMN dan Konsultan CSR Spectrum ikut dalam Diskusi Kebijakan CSR di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diselenggarakan di ruang rapat FISIP UMJ, Rabu (1/11/2023).
