Mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ) mengevaluasi penyelenggaraan dua dekade Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
Baca juga :
Evaluasi itu dilakukan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bertema Evaluasi Dua Dekade Pilkada Secara Langsung oleh Rakyat ini berlangsung di Ruang Peradilan Semu FH UMJ, Kamis (30/01/2025).
Program kerja sama antara FH UMJ dengan Ikatan Alumni (IKALUM) FH UMJ ini menghadirkan alumni yang merupakan akademisi dan pakar di bidangnya. Mereka yaitu Dr. Abdul Kahar Maranjaya, MH., Dr. Sodikin, MH., M.Si., Dr. Patrialis Akbar, MH., dan Prof. Dr. Ibnu Sina Candranegara, MH.
Para narasumber menjabarkan terkait kelemahan dan keunggulan dari dua jenis penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung dan tidak langsung. Keempatnya menilai Pilkada secara langsung oleh rakyat yang sudah diterapkan selama dua dekade ini menimbulkan masalah serius.
Dari hasil kajian masing-masing narasumber, ditemukan masalah-masalah yaitu cost politic yang mahal baik dari sisi penyelenggara maupun peserta Pilkada, budaya money politic yang semakin menjamur, netralitas birokrasii, konflik internal masyarakat, serta korupsi.
Keempatnya memberikan masukan variasi penyelenggaraan Pilkada yang dapat disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, kebutuhan, dan kesiapan daerah masing-masing. Hal itu dikarenakan Pilkada tidak langsung oleh DPRD sesuai dengan makna demokratis yang tertulis dalam UU Pilkada.
